Studi ini hadir ketika mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan ekspektasi pasar karbon membawa pemahaman baru tentang hak katas tanah dan sumber daya alam. Isu pokok dalam perdebatan REDD adalah 1) siapa yang memiliki, atau dapat mengklaim, hak untuk mengemisi, menjual karbon, atau menawarkan investasi bagi upaya penurunan emisi, dan 2) siapa yang memil…
Publikasi HuMa yang diterbitkan tahun 2011 ini merupakan laporan hasil pemantauan pelaksanaan proyek Demonstration Activities REDD+ bertujuan melihat sejauh m ana proyek-proyek tersebut merespon berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, utamaya yang berkaitan dengan hak dan konflik yang mereka hadapi. Berfokus pada pelaksanaan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) didalam proy…
Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…
Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…
Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…