Laporan ini memotret kesenjangan dalam hal pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan dengan fokus pada dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kerja-kerja yang dilakukan Jaringan ini untuk membenahi tata kelola kehutanan di Indonesia sejalan dengan apa yang selama ini Dewan Kehutanan Nasional lakukan.
Laporan ini berfokus pada habitat spesies karismatik, tetapi sangat terancam punah yaitu Orangutan Sumatera. Hal yang ditawarkan adalah gambaran jasa ekosistem yang disediakan oleh habitat orangutan di Sumatera dan bagaimana estimasi pendapatan dari skema pembayaran jasa ekosistem dibandingkan dengan pendapatan dari skenario penggunaan lahan lainnya. Laporan ini juga bertujuan untuk menekankan …
Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.
Buku saku ini dibuat demikian untuk memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai KPH yang dicanangkan oleh Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, dan sekaligus mendapatkan topik-topik hangat tetapi ringkas seputar pemikiran, konsep dan strategi penyelesaian konflik land tenure dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik land tenure di kawasan hutan adalah suatu kenyataan. Da…
Setiap kebijakan yang mematikan usaha di sektor kehutanan dapat berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya karena keterkaitan (linkages) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan penurunan emisi karbon melalui skema REDD atau skema perdagangan karbon lainnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, mekanisme p…
Social Forestry atau sering kita sebut Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya Perhutani dalam menjawab dua persoalan sekaligus: kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan hutan Jawa pasca orde baru dikenal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai sebuah manifestasi dari Perhutanan Sosial, perjalanan PHBM selama lebih dari satu dasawarsa ini terbukti tela…
Dalam makalah ini kami menyajikan suatu alat yaitu "Matriks Siapa Yang Perlu Dipertimbangkan", untuk membedakan "pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan", atau orang-orang yang kesejahteraannya terkait erat dengan pengelolaan hutan, dari stakeholder lainnya.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa non filsafat, sehingga materi yang disajikan lebih bersifat umum dan lugas. Juga dipertimbangkan berbagai hambatan teknis sekaligus psikologis di dalam penyampaian kuliah Filsafat Ilmu bagi mahasiswa non filsafat. Paling tidak mahasiswa non filsafat dibawa ke alam pemikiran filsafat secara perlahan, dan tidak sporadis. Namun sebagai sebuah Buku pegangan perkuli…
Buku ini berisikan analisis konten dan struktur Perda, buku ini mencoba untuk mendeskripsikan kerangka teoritis tentang Perda SDA. Penjelasan ini diharapkan bisa membantu aktivis di lapangan untuk memahami posisi Perda dalam upaya penguatan hak masyarakat lokal atau SDA.