Buku ini berisikan informasi mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program perlu adanya indikator keberhasilan program, dengan metode analisis SWOT yang merupakan salah satu alternatif pilihan dari berbagai metode analisis yang ada.
Buku ini merupakan bahan acuan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan usaha-usaha perlindungan bagi Komunitas Adat yang masih dalam kategori terpencil, tertinggal, dan terisolir.
Buku ini merupakan buku panduan pengguanaan mesin printer HP DeskJet 670C Series
Buku ini membahas tentang dasar peraturan alternatif penyelesaian sengketa, pembentukan UU alternatif penyelesaian sengketa, perkembangan penggunaan ADR di Indonesia, pengertian dan bentuk-bentuk perselisihan/konflik, dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa.
Buku ini menceritakan upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) JABAR untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
Kita tak bisa mengingkari bahwa tragedi Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan investigasi dan testimoni menyangkut kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 serta pada lokasi-lokasi konflik di tiga wilayah Daerah Operasi Militer : Aceh, Irian Jaya, dan Timor Timur.
Buku ini dibuat guna merespons perkembangan mutakhir dan hasil evaluasi kegiatan pertemuan simpul di beberapa wilayah. Buku ini disusun sebagai bahan refleksi perjalanan yang telah dilalui, sekaligus untuk memudahkan para koalisi dan sekretariat, serta lembaga pendukung untuk melakukan check list program, kegiatan, dan perkembangan Koalisi.
Buku ini berisikan informasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan HAM kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya.
Buku ini menceritakan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.