Aturan sesungguhnya merupakan kumpulan ide-ide yang dikonstruksi sedemikian rupa yang diharapkan menghasilkan suatu kondisi. Situasi/keadaan tertentu. yang ingin dicapai dapat gagal karena beberapa sebab yaitu: 1. kondisi objektif yang dibayangkan saat pembuatan aturan berubah secara cepat; 2. tidak menjadikan kondisi sosial masyarakat sebagai dasar perumusan norma. Tanpa mengabaikan tarik m…
Menyadari kelemahan posisi konsumen, pemerintah akhirnya mengeluarkan produk undang-undang yang memberikan perlindungan pada masyarakat selaku konsumen.
Melalui serentetan isu, peristiwa dan persoalan hukum yang sedang terjadi dalam penegakkan hukum maupun mempertahankan status quo kekosongan hukum di negeri ini, negara secara sadar baik aktif maupun pasif, sedang mengorbankan manusia Indonesia Atas nama penegakkan hukum, mereka yang kecil selalu dan pasti akan terkucilkan. Jadi benarkah hukum untuk manusia? atau jangan-jangan saat ini negara s…
Buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2008 adalah volume kedua dari seri baru yang menerbitkan data inti mengenai lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Tujuan dari seri ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik secara lebih baik mengenai lembaga hukum dan apa yang dilakukan oleh lembaga hukum tersebut. Selain itu, seri ini mencatat perubahan di kinerja kelembagaan dari waktu ke waktu, ya…
Statistik Penegakan Hukum 2007 disusun untuk menyajikan data statistik lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, dan KPK tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku statistik yang fokus terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum yang akan diterbitkan juga untuk tahun- tahun berikutnya.
Bangsa Indonesia patut bersyukur dengan anugerah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, baik yang terdapat di daratan maupun di lautan. Kekayaan tersebut tercermin dalam banyaknya pulau dan luas wilayah yang dimilikinya.
Momentum untuk melakukan perubahan KUHP pada saat ini adalah saat yang paling tepat karena adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari keberhasilan Tim Perumus KUHP yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM melahirkan RUU KUHP yang saat ini sudah sampai di tangan Presiden RI
Buku ini dicetak dan dipublikasikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang selama ini Pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
Pengujian konstitusional (constitutional review), walaupun telah dijalankan oleh berbagai negara sejak lama, merupakan hal baru dalam sistem konstitusi negara kita. Pengujian konstitusional baru diadopsi oleh UUD 1945 melalui perubahan konstitusi oleh MPR pada tahun 2001 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Sejak dibentuk pada 13 Ag…
Membuat hukum bekerja dengan lebih baik, terutama bagi masyarakat miskin, merupakan salah satu tugas terpenting masyarakat dan pemerintah Indonesia. Lemahnya penegakan hukum tersebut berkontribusi pada masalah kemiskinan serta rasa tidak aman yang ditambah pula dengan runtuhnya kontrol represif a la Orde Baru, berakibat pada meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk main hakim sendiri serta p…