Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik : perjalanan advo…

Buku ini adalah salah satu bentuk dokumentasi dari berbagai dinamika dalam advokasi RUU TNI. Posisi koalisi pada waktu itu, adalah menolak RUU TNI karena dianggap tidak sempurna dan tidak mencerminkan aturan yang mendorong proses reformasi TNI. Koalisi menganggap proses pembahasan yang sangat cepat dan terburu-buru akan berpotensi pada penghilangan pasal-pasal penting dalam reformasi TNI. Ko…

Uncovering Crime With Crime : survey of torture at detention centers in 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799662781

Deskripsi Fisik

xviii, 79 hlm. ; ill. ; tab. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

363.2 UNC

Penyusunan Program Percepatan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumenep

Dalam RPJM Kabupaten Sumenep telah ditegaskan bahwa salah satu program prioritas yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep taun 2006-2011 adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini, persoalan utama yang harus diantisipasi bukanlah sekadar menyelamatkan dan mencegah agar keluarga-keluarga atau penduduk miskin tid…

Pendidikan Sebagai Proses : surat menyurat pedagogis dengan para pendidik gui…

Buku yang memuat surat-surat Freire yang padat dan logis alur berpikirnya, bukan hanya akan memperluas wawasan pembaca yang bersifat substansial dalam memandang karya-karya Freire, akan tetapi juga akan memperjelas atas pandangan-pandangan Freire dan menempatkannya secara lebih proporsional, terutama bagi mereka yang menganggap Freire sebagai orang yang menakutkan dan tidak menyenangkan, bukann…

Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP

Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …

Heboh Papua : perang rahasia, trauma dan separatisme

Sesungguhnya tidak ada yang baru dalam landscape Hak Asasi Manusia (HAM) dan sosial-politik di Papua. Karena tidak ada yang baru, maka keadaan HAM dan sosial-politik di Papua selalu menarik perhatian banyak kalangan. Buku ini adalah sebagian kecil dari upaya untuk memperhatikan sistuasi HAM dan kondisi sosial-politik di Papua. Sejak 40 tahun yang lalu masalah dasar di Papua sama, yaitu seput…

Sistem Penggajian

Masalah penggajian adalah masalah yang pelik. Sebab masalah ini tidak saja menyangkut berapa rupiah seorang karyawan atau manajer harus digaji atas pekerjaannya; melainkan juga mem- punyai implikasi yang sangat luas baik dalam rangka sistem kepegawaian yang berlaku, bobot pekerjaan yang diemban, mau- pun kaitan moral dan tanggungjawab sosial organisasi atas hidup karyawan dan keluarganya. Dalam…

Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009

Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …

Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana : pedom…

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah meluncurkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021). Lahirnya pedoman ini patut diapresiasi & diharapkan dapat membantu para penuntut umum sebagai pedoman teknis dalam menangani perkara perempuan dan anak. Selama ini, perempuan & anak kerap kali mengalami hambatan…

Prosiding Simposium Masyarakat Adat : masyarakat adat sebagai subjek hukum

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…