Mukim Masa ke Masa

Dalam buku ini dipaparkan perjalanan mukim dan gampông beserta lembaga-lembaga adat tingkat bawah lainnya di Aceh. Pengekposisian yang dipaparkan penulis buku ini sangat patut mendapat acungan jempol. Penulis tidak hanya melihat dengan kacamata pribadi dan Aceh semata, tetapi juga sekilas mencoba membandingkannnya dengan kearifan masyarakat bukan Aceh. Kita yang membaca buku ini seolah diajak …

Hatta : jejak yang melampaui zaman

Jika masih hidup, dan diminta melukiskan situasi sekarang, Mohammad Hatta hanya perlu mencetak ulang tulisannya yang terbit pada 1962: "Pembangunan tak berjalan sebagaimana semestinya.... Perkembangan demokrasi pun telantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah". Demokrasi dapat berjalan baik, menurut Hatta, jika ad…

Hutan Rakyat : sosial ekonomi dan pemasaran

Kajian hutan rakyat yang dihasilkan dalam buku ini sebenarnya mengetengahkan gambaran lain dari upaya masyarakat untuk melakukan bisnis sumberdaya alam, tetapi sekaligus menjaga alam tersebut secara bijaksana. Sistem pengelolaan sumberdaya alam hutan oleh rakyat pedesaan tidak terkesan eksploitatif karena mereka memiliki hati nurani dan memiliki empati yang besar atas sumberdaya alam, masyaraka…

Land Reform : dari masa ke masa

Land reform, yakni legislasi yang mewujudkan prinsip tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan nasional Indonesia paska-kolonial (1945-2009). Buku ini menganalisis apa saja dan bagaimana kekuatan-kekuatan pro versus anti-land reform itu bekerja, kondisi-kondisi yang memungkinkannya timbul-berpengaruh-dan-tenggelam, dan konj…

Lembaga-lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Pasifik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 171 hlm. ; tab. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 BRI l

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Propinsi dalam menyusun RTRW Propinsi.

Membatasi Transaksi Tunai : peluang dan tantangan

Meningkatnya frekuensi transaksi keuangan tunai di tengah masyarakat ternyata berbanding lurus dengan maraknya kasus kasus korupsi dan pencucian uang yang terungkap dengan menggunakan uang tunai. Berangkat dari fenomena itu dapat ditarik sebuah hipotesa: penggunaan uang tunai dalam skala besar rentan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Kerentanan itu sudah dirasakan jauh hari oleh ban…

Buku Kecil : perempuan dalam perawatan perjuangan hak atas tanah di Jawa Tengah

Buku kecil ini dibuka dengan beberapa pertanyaan: dimana dan bagaimana kita menempatkan pengalaman perempuan dalam perjuangan hak atas tanah yang selama ini kita lakukan? Bagaimana ikatan emosional perempuan dengan tanahnya? Bagaimana ikatan emosional ini mempengaruhi mulai dari perjuangan terhadap tanah dan termasuk bagaimana mereka me mandang dan memperlakukan tanahnya. Perempuan memiliki …

Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

9798512197

Deskripsi Fisik

xiii, 612 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAH y

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und…

Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan p…