Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat : mengembalikan hu…

Ada yang berpandangan bahwa hokum adalah Camat, Polisi dan lainnya. Ada juga yang melihat hokum sebagai dokumen peraturan yang hanya bisa menjadi konsumsi dan alat bagi segelintir professional juga pemegang kuasa tertentu. Karena konstruksinya hanya berdasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan hukum negara, menyebabkan pengasingan pengetahaun akan hukum-hukum local yang dimiliki oleh kom…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Untuk Rakyat atau Korporat? : laporan pemetaan sosial pengelolaan gambut oleh…

Krisis ekologi dan social dalam lahan gambut berdasarkan analisi yang dilakukan Koalisi Geodata-CSO tahun 2016 menujukkan bahwa bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak terjadi dalam konsesi hutan tanaman industry dan perkebunan sawit yang berada di atas lahan gambut. Sehingga berkontribusi besar terhadap kerusakan gambut, karena melakukan pembukaan dan pembersihan lahan deng…

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…

Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan…

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.076 ALA t

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan P…

Buku ini tentang Pengujian Undang-undang 18 Tentang 2014 tentang Perkebunan

Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: studi kasus atas perempuan de…

Buku ini tentang memahami pengalaman perempuan desa mencari keadilan, dan peluang perempuan desa mengakses keadilan.