Pemerintah tidak boleh hanya melakukan tindakan yang benar secara politik praktis tetapi secara moral tidak berbudi, karena nanti akan drastis dan tıran, yang mengakibatkan sentralistik. Tetapi sebaliknya juga tidak boleh baik dan berbudi kepada sesama umat dengan melindungi rasa malu seseorang dekadensi lalu berlaku tidak benar dalam penerapan peraturan karena hal ini nanti serba moral cender…
In this study I have regularly used Minangkabau and Indonesian words, particularly the basic concepts through which the systems of sociopolitical organization, property, and inheritance are expressed. I trust and hope that the reader will quickly accustom her- or himself to these terms and realize that, e.g., words like jurai, kaum, buah gadang, and suku convey a much clearer impression of soci…
Laporan ini adalah keluaran Social Development Unit, Bank Dunia di Indonesia dan merupakan hasil kerja tim Justice for the Poor yang didasarkan pada sejumlah studi kasus yang dilakukan tim Justice tentang hukum dan keadilan masyarakat di tingkat lokal di Indonesia
Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan
Catatan ini ditulis sebagai pelengkap dari buku yang sudah dituliskan oleh para aktivis Lembaga Pengkajian Pengembangan dan Masyarakat (LP2EM) tentang pengalaman melakukan advokasi anggaran responsif gender di Kota Parepare. Seperti dapat dibaca dalam buku ini, advokasi tersebut telah berhasil mendorong adanya beberapa perubahan dalam tata cara maupun alokasi anggaran. Salah satu kekuatan dari …
Buku ini berusaha menyajikan kepada kita Compability (ketersesuaian) Qanun-qanun Aceh dengan instrumen internasional hak asasi manusia: apakah secara content (isi), qanun tersebut berkesesuaian dengan norma yang dijamin dalam instrumen internasional hak asasi manusia? Inilah yang membedakan studi ini dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Human Rights Watch tentang penerapan Qanun di Aceh,…
Dalam buku ini dipaparkan perjalanan mukim dan gampông beserta lembaga-lembaga adat tingkat bawah lainnya di Aceh. Pengekposisian yang dipaparkan penulis buku ini sangat patut mendapat acungan jempol. Penulis tidak hanya melihat dengan kacamata pribadi dan Aceh semata, tetapi juga sekilas mencoba membandingkannnya dengan kearifan masyarakat bukan Aceh. Kita yang membaca buku ini seolah diajak …
Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. Permendagri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2. Permendagri Nom…