Ditapis dengan
Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP : ancaman bagi hak asasi…
Informasi yang dikelola oleh pejabat publik, pada dasarnya terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta lebih beorientasi pada kepentingan umum (maximum access and limited exemption). Ketentuan tentang kerahasiaan informasi dalam RKUHP masih memiliki sejumlah persoalan, khususnya terhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negara atau lebih dikenal secara um…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 84 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364 EME t
Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP
Buku ini berisikan tinjauan kritis atas pasal-pasal tentang kemerdekaan pers dalam RUU KUHP.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 81 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 ERI k
Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi Dalam RUU KUHP
Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHP Pidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Rancangan KUHP merupakan proyek besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Rentang topik-topik di sekitar isu pemba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 101 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- Position Paper Reformasi KUHP No.2/2007
- No. Panggil
- 348.598 SYA t
Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara Dalam RUU KUHP : catatan kritis terhada…
Buku ini membahas RUU KUHP yang tidak dirumuskan secara baik, sehingga pasal-pasal bersifat ambigu dan bersifat multi-interpretasi sehingga ia menjadi rentan terhadap penyalahgunaan bunyi pasal dan dapat menjadi ancaman bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 98 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 SUP m
Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP : catatan kritis terhadap paradigma kejahatan…
Pasal 258 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam banyak hal penggunaan pasal-pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk melakukan perubahan rumusan kejahatan perkosaan dan seksual dalam KUHP.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 92 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- Position Paper Reformasi KUHP No. 10/2007
- No. Panggil
- 362.83 DEW p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah