Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban dengan melacak pemikiran-pemikiran yang hidup dan berkembang selama proses pembuatan UU 5/1974, mulai dari draft-draft awal RUU sampai pembicaraan-pembicaraan di DPR

Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: buku II ber…

Dewasa ini semakin banyak masyarakat menggugat para pejabat dan lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengaduan sangat diperlukan. Dibalik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya.

Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia

Para pengamat atau pakar hukum yang bersikap terlalu formal- legalistik seringkali merasa kecewa karena dalam kenyataannya apa yang tertulis sebagai hukum seringkali kalah oleh keputusan-keputusan politik. Hukum kemudian dijadikan instrumen untuk memberi pembenaran formal atas keinginan- keinginan politik penguasa. Tepatnya hukum seringkali diintervensi oleh kekuasaan politik. Itulah yang terja…

Hukum Administrasi Negara

Waktu telah berlalu tanpa dirasa, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam Masyarakat dan Negara kita, baik sebagai dampak daripada berhasilnya Pembangunan Nasional kita melalui Program Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pertama (199-1994), efek daripada rangkaian penyelenggaraan program pendidikan P4, dan pengaruh langsung maupun tak langsung daripada hubungan internas…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah …

Undang-undang pemerintahan daerah dan peimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lahir dari gencarnya tuntutan masyarakat di luar pulau Jawa yang menuntut atonomi penuh dengan pembagian pendapatan dari hasil eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan usaha yang dihasilkan oleh daerah-malahan sebagian daerah, seperti Riau, Aceh, Irian menuntut merdeka.

Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah

Persoalan-persoalan yangterungkap di dalam buku ini perlu pula diketahui oleh penyelenggara negara khususnya anggota DPR(D) dan DPd, aparat Pemerintah dan Peradilan, diharapkan berguna sebagai bahan memecahkan masalah di masa mendatang.

When Citizens Complain: Reforming Justice and administration

This book sets out an agenda for reform of the institutions and practices through which citizens seek to achieve justice against public bureaucracies. The age of privatization has not removed from government the responsibility to ensure that social regulation social welfare and provision of essential services are performed and/or provided in an equitable, efficient and responsive manner. The Go…

Local Government Code of 1991 R.A. 7160

Edisi

-

ISBN/ISSN

9718961054

Deskripsi Fisik

xx, 215 p. ; ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 LOC

Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia: kilas balik ketetapan MPR RI no…

Buku ini tidak saja menyajikan wacana hukum ketatanegaraan dengan metode pendekatan hukum normatif, tetapi juga mencoba melalui metode penafsiran sejarah hukum menawarkan kajian perbandingan mengenai eksistensi sumber hukum tala negara formal Indonesia dari era Orde Lama hingga Orde Reformasi, termasuk di dalamnya beberapa tindakan ketatanegaraan Presiden Abdurrahman Wahid serta ide politiknya …

Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang terbentuk berdasarkan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dan berjalannya sistem checks and balances. Maka setiap warga negara dan penyelenggara negara sudah sepatutnya mengetahui seluk-beluk Mahkamah Konstitusi. Buku ini memberikan informasi tentang Mahkamah Konstitusi secara…