Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengakui keberadaan masyarakat adat (ihat penjelasan pasal 18 UUD 1945). Namun dalam prakteknya tidak demikian. Dalam berbagai produk hukum di bawah UUD 1945 justru bertentangan sehingga masyarakat adat tidak berdaya. Hak-hak mereka dikebiri melalui berbagai peraturan perundangan yang dibuat penguasa, dan memuncak ketika rejim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. …
This statement sets out the policy of the World Bank on public access to in- formation in its possession. This Policy supersedes the World Bank Policy on Disclosure of Information, and takes effect on July 1, 2010.
Buku berbahasa Inggris ini berisikan tentang kehutanan yang ada di Brunei Darussalam.
Buku ini berisikan prosiding workshop Periodic Review on Demonstration Activities (DA) in REDD+ Implementation Readiness di Jakarta pada tanggal 22 November 2012.
Peranan penting dari peneliti di seluruh Indonesia dalam membantu memberikan landasan ilmiah pada pengambilan kebijakan perubahan iklim dan kehutanan sangat ditunggu masyarakat luas. Peranan ini semakin signifikan karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi business as usual sebesar 26% pada tahun 2020 dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap ta…
Buku ini berisikan tentang kegiatan percepatan sertifikasi legalitas kayu (S-LK) secara berkelompok.
Buku ini berbahasa Inggris berisikan tentang teori hukum.