Berhukum dari Desa : memotret proses lahirnya aturan berbasis masyarakat desa

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di Indonesia. Hal itu telah membuka ruang partisipasi komunitas, baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip-prinsipnya, yaitu kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas. Kebijakan Free and Prior Informed Consent (FPIC…

Pluralisme Hukum : sebuah pendekatan interdisiplin

Konsep Pluralisme Hukum dalam ranah akademik bukan merupakan wacana baru yang benar-benar baru. Apalagi bila ditilik dari lapangan empirik, konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, baik pada pra kolonial, era kolonial maupun paska kolonial. Hal ini dapat dimengerti karena bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, e…

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…

Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria

Konflik structural agraria yang merebak di nusantara umumnya disebabkan oleh keluargnya kebijakan agraria dan penyalahgunaan wewenang apara pemerintah. Beberapa kebijakan agraria dari beberapa masa khususnya Orde Baru dan Reformasi menunjukkan tidak adanya visi pembuat kebjikan akan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, petani dan masyarakat adat. Paradigma yang dikedepankan adalah…

Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat : mengembalikan hu…

Ada yang berpandangan bahwa hokum adalah Camat, Polisi dan lainnya. Ada juga yang melihat hokum sebagai dokumen peraturan yang hanya bisa menjadi konsumsi dan alat bagi segelintir professional juga pemegang kuasa tertentu. Karena konstruksinya hanya berdasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan hukum negara, menyebabkan pengasingan pengetahaun akan hukum-hukum local yang dimiliki oleh kom…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…