The Leiden Legacy : concept of law in Indonesia

The Indonesian civil law system is often taken for granted, when it is actually a product of “institutional transplantation” and inherited from the Dutch Colonization. Long before the arrival of colonial powers in Indonesia several centuries ago, many local communities had operated within their selfregulating systems with multiple political entities. When colonization came to power, howev…

Engaging the UN Special Rapporteur on Indigenous People : opportunities and c…

The Philippine Mission of the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People.

Membangun Posyandu Idaman

Buku ini berisikan informasi terkait pendirian posyandu.

Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertahanan dan Keagrariaan Indonesia

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan sat Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistim hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, aza ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan azas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasil norma dasar UUD 1945 serta kaidah …

Mengarusutamakan Gender Kedalam Anggaran Daerah : kemitraan antara masyarakat…

Pengalaman advokasi anggaran di Kota Palu menunjukkan adanya beberapa kekuatan yang membuat langkah-langkah yang dilakukan mampu menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Tidak saja Kota ini menjadi acuan dan memperoleh penghargaan nasional sebagai daerah yang berhasil mengangkat partisipasi perempuan, aktivisnya pun telah memberikan inspirasi dan motivasi pada banyak aktivis lain yang ingi…

Otonomi Daerah Bidang Kehutanan : implementasi dan tantangan kebijakan perim…

Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…

Rekomendasi Kebijakan : instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) bagi ma…

Buku ini dibuat atas kerjasama Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia melalui proses konsultasi multi pihak pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan bagi SATGAS REDD+ dalam membangun dan menerapkan kebijakan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.

Papua Road Map : negotiating the past, improving the present and securing the…

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalan empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bi…

Gender dan Politik Konsesi Agraria

Kajian kritis tentang konsesi agraria dan perubahan tata guna tanah dengan menggunakan lensa feminis diperlukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana gender sebagai konstruksi sosial memberikan kontribusi bagi relasi sosial dan politik dalam beragam mekanisme yang bekerja dalam proses perumusan kebijakan tentang konsesi-konsesi agraria dan operasionalisasi konsesi-konsesi tersebut. Se…

Visibilitas Perempuan : pejuang tanah air mempelajari krisis sosial ekologis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 27 p. ; ill. ; 20 cm.

Judul Seri

Serial Perempuan Pejuang Tanah Air

No. Panggil

305.35 VIS