Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Le…
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa non filsafat, sehingga materi yang disajikan lebih bersifat umum dan lugas. Juga dipertimbangkan berbagai hambatan teknis sekaligus psikologis di dalam penyampaian kuliah Filsafat Ilmu bagi mahasiswa non filsafat. Paling tidak mahasiswa non filsafat dibawa ke alam pemikiran filsafat secara perlahan, dan tidak sporadis. Namun sebagai sebuah Buku pegangan perkuli…
Buku ini berisi panduan untuk membahas tentang pengertian dan maksud pembentukan kelompok yang efektif, proses pembentukan kelompok. Pengertian Tim dan cici-ciri Tim yang efektif, menerapkan kerjasama dalam membangun Tim serta pemecahan masalah secara Win-win solution.
Buku panduan ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia atas dukungan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)
Buku ini berisikan informasi mengenai metodologi penelitian ilmu sosial yang disajikan dalam bahasa Inggris.
Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010- 2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistemat…
This yearbook contains a comprehensive update on the current situation of indigenous peoples and their human rights, and provides an overview of the most important developments in international and regional processes during 2007.
Buku ini memuat informasi mengenai undang-undang, maklumat, dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Jepang.
Pada tanggal 20 November 2000 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Propenas 2000-2004 ini merupakan penjabaran dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, yang akan menjadi landasan dan pedom…