Meruntuhkan Tembok Imperialisme Bunga Rampai Penolakan Undang-undang Penanama…

Buku ini adalah uraian penjelasan terhadap massa-rakyat tentang sikap sejarah dan sikap politik organisasi-organisasi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun, 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri produk Rezim Militer Orde Baru. Buku ini juga merupakan rekam jejak atas perdebatan ilmiah, form…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan B…

Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Tentang Hukum Acara Pidana Komit…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 203 p. ; tab. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 DAF

Analisis Qanun-qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia

Buku ini berusaha menyajikan kepada kita Compability (ketersesuaian) Qanun-qanun Aceh dengan instrumen internasional hak asasi manusia: apakah secara content (isi), qanun tersebut berkesesuaian dengan norma yang dijamin dalam instrumen internasional hak asasi manusia? Inilah yang membedakan studi ini dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Human Rights Watch tentang penerapan Qanun di Aceh,…

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 : undang-undang larangan praktek monopoli dan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

9798060563

Deskripsi Fisik

xxvi, 608 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.072 UND

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Info…

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semula diprakarsai oleh koalisi masyarakat sipil dan menjadi UU yang merupakan inisiatif DPR. Diperlukan waktu pembahasan selama 8 tahun dan diberlakukan 2 tahun setelah disahkan. Dengan kata lain diperlukan waktu 10 tahun untuk menggagas dan mempersiapkan pelaksanaan keterbukaan informasi setelah reformasi. Secara sederhana …

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Informasi Geospasial yang lazim dikenal dengan peta adalah informasi obyek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan keruangan. Informasi Geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat dae…

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und…

Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan p…

Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Per…

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan …