Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…

Our Land, Our Life : series of pictured stories. law and society No. 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799745357

Deskripsi Fisik

, 44 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 OUR

Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia - Malaysia, Diskriminasi…

Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …

Temuan dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 20 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 TEM

Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam : pengala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9879799745361

Deskripsi Fisik

, 116 p. : tab. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 POT

Karakter - Karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat : di dalam gerakan pembarua…

Gagasan pokok Pendamping Hukum Rakyat (PHR) adalah memberdayakan hukum-hukum lokal sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Negara agar hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam dapat lebih terjamin. Ada dua hal pokok dalam gagasan ini, yaitu hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam, pemberdayaan hukum-hukum lokal, dan pembaharuan hukum Negara. Ketiga konsep ini merupakan …

Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795380923

Deskripsi Fisik

, 241 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.004 PAR t

Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria : perspektif transitional justice untuk men…

Pengaturan mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah salah satu bidang dalam tiga tahun belakangan mengalami proses perubahan yang terbilang intensif. Pada level UU, seperti hendak mengulangi peristiwa di penghujung medio tahun enam puluhan, serangkaian perubahan dan pembuatan pada UU yang mengatur sumber daya alam, tengah dilangsungkan. Masih sukar untuk disimpulkan mot…

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang - U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 BER T

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…