Reformasi dan Inovasi Birokrasi : studi di Kabupaten Sragen

Buku ini adalah hasil kegiatan penelitian untuk memetakan inovasi program pemerintah Kabupaten Sragen, yang merupakan kerjasama antara Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan Yappika

Jentera Jurnal Hukum

Jurnal ini merupakan edisi 2 Tahun 2001. JENTERA adalah jurnal hukum yang diinisiasi oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menerbitkan empat edisi setiap tahun. JENTERA ingin menyajikan berbagai pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu merangsang minat baca yang lebih luas terhadap tulisan-…

Mohammad Koesnoe Dalam Pengembangan Gagasan Hukum Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021946176

Deskripsi Fisik

, 226 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.72 MOH m

Masyarakat Adat dalam Kepungan Kebijakan : analisis kebijakan sumber daya ala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2006

Deskripsi Fisik

, 79 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 MAS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pengorganisasian dan perlawanan 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pemetaan masalah dan penyadaran 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 286 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Gerakan Ekstra Parlementer Baru : mendorong demokrasi di tingkat lokal

Buku ini merupakan buku hasil riset pengalaman Yappika dalam mendorong Program Tata Pemerintah Lokal yang Demokratis (TPLD).