Text

Berhukum dari Desa : memotret proses lahirnya aturan berbasis masyarakat desa

---

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di Indonesia. Hal itu telah membuka ruang partisipasi komunitas, baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip-prinsipnya, yaitu kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas.
Kebijakan Free and Prior Informed Consent (FPIC) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat atau lokal untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana proyek REDD di Indonesia, aktivitas atau kebijakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak pada tanah, kawasan, sumberdaya dan kehidupan masyarakat.
Buku ini merupakan hasil riset terkait penyusunan Peraturan Nagari Malalo di Provinsi Sumatera Barat oleh Nurul Firmansyah dan hasil riset terkait pelatihan penyusunan Peraturan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Wing Prabowo.
Hasil riset ini sekaligus merupakan pembelajaran terkait partisipasi masyarakat adat dan lokal di daerah atas pengelolaan sumber daya alam di masa desentralisasi di Indonesia saat ini.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

340.307 72 NUR b

Penerbit

Jakarta : HuMa., 2013

Deskripsi Fisik

x, 78 p. ; tab. ; 22 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786028829427

Klasifikasi

340.307 72

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum
Masyarakat Desa

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar