Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, Tanah Datar dan Pesisir Selatan
Penanda Bagikan

Text

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, Tanah Datar dan Pesisir Selatan

Firmansyah, Nurul - Nama Orang; Kahman, Hisma - Nama Orang; Prabowo, Wing - Nama Orang; Steni, Bernadus - Nama Orang; Kleden, Ola, Emil - Nama Orang;

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan pengerukan yang hampir-hampir tanpa kontrol terhadap sumber daya alam.
Di sisi lain, dampak kebijakan itu tentu saja membuat kelompok masyarakat yang dianggap tidak memiliki hak tersingkir dari perebutan sumber daya alam. Mereka adalah masyarakat adat yang sejak lama dianggap “tidak ada” lewat kebijakan yang memasung hak dan bahkan kriminalisasi sejak jaman Kolonial Belanda.
Buku ini merupakan hasil penelitian dari tiga wilayah, yaitu Pertama, Latuppa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terkait sistem tenurial, pengaruh dan dampak sistem tenurial, dan pengaruh kebijakan daerah terhadap sistem tenurial di kawasan hutan masyarakat adat Latuppa.
Kedua, Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terkait keresehan, kecemasan, dan kekecewaan mereka ketika berbicara tentang hutan yang ada di Nagari masing-masing.
Ketiga, Ngata Tuva, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terkait penetapan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) maupun Hutan Lindung Gawalise dilakukan tanpa sosialisasi dengan masyarakat hukum adat To Sinduru.


Ketersediaan
#
My Library 340.5 HIS a
B00034
Tersedia
#
My Library 340.5 HIS a
B00076
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
340.5 HIS a
Penerbit
Jakarta : HuMa., 2011
Deskripsi Fisik
xx, 170 p. : ill. : tab. : 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786028829144
Klasifikasi
340.5
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum
Studi Kasus
Hukum Adat
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?