Text

Pembelajaran Penerapan FPIC di Sektor Kehutanan di Tiga Wilayah Konflik di Jambi, Riau, dan Sumsel

---

Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum internasional yang lebih kuat.

FPIC sebagai prinsip Hak Azasi Manusia saat ini telah mendapatkan tempat dalam pengakuan dan penghormatan hak masyarakat, dan pada awal 2013 Asia Pulp and Paper merilis Kebijakan Konservasi Hutan yang di dalam kebijakan tersebut menempatkan FPIC menja di salah satu poin yang akan dilaksanakan. Kebijakan ini diharapkan mampu berjalan baik, demikian pula terhadap penerapan FPIC yang sesuai tujuannya bisa membawa dampak perubahan terhadap hak masyarakat serta kehidupannya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

307.7 ASE p

Penerbit

Pekanbaru : Scale Up., 2015

Deskripsi Fisik

, 35 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

307.7

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kehutanan
Masyarakat Adat
Masyarakat Lokal

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar