Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…
Buku ini merupakan penelitian yang mengkaji pengaturan dan praktik partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, penataan ruang, perencanaan pembangunan dan penetapan wilayah pertambangan, serta merumuskan model partisipasi masyarakat yang dikehendaki sesuai putusan MK khususnya dalam penetapan wilayah pertambangan.