Buku ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaaban atas apa yang telah dilakukan DPD RI lewat PAH II. Buku ini dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran sudah sejauh mana PAH II DPD RI melangkah dan bekerja untuk rakyat.
Dalam kerangka pembaharuan KUHP perlu adanya langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk melakukan pembongkaran konstruksi perumusan perbuatan pidana dengan menempatkan perkembangan norma internasional mengenai diskriminasi rasial secara lebih utuh.
Buku ini merupakan buku hasil riset pengalaman Yappika dalam mendorong Program Tata Pemerintah Lokal yang Demokratis (TPLD).
Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHP Pidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Rancangan KUHP merupakan proyek besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Rentang topik-topik di sekitar isu pemba…
Buku ini ditujukan bagi mereka yang aktif organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi atau bagi pembaca yang menaruh minat dann telah memiliki pengetahuan politik tetapi masih berkeinginan untuk mengerti lebih mendalam apa sebenarnya demokrasi itu dan bagaimana cara kerjanya.
As a political case, Munir's murder cannot be seen as a murder done by an individual perpetrator, but involving many actors, especially from the political opponents who had encounters with Munir's activities. It can also be considered that the state is involved directly or indirectly since two of its institutions, PT Garuda Indonesia and the State Intelligence Body (BIN), are suspected to be in…
Buku ini berisikan pengetahuan mengenai bagaimana sesungguhnya dalam parlemen bekerja menjadi modal utama dalam melakukan pemantauan.