Buku ini mencoba memberikan gambaran bahwa potensi sumber daya lokal dengan segala problem dan keterbatasannya, tetap bisa digalang dan menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan bagi LSM.
buku ini menceritakan tentang Masyarakat Kotip yang merupakan bagian dari Sub suku Dayak Mayao.
Buku ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan pengecualian UU KIP dan bagaimana menafsirkannya, menganalisis bagaimana badan-badan publik di Indonesia menerapkan penecualian, mengalisis penerapan pengecualian di negara lain, memberikan analisis secara mendalam penerapan lima pengecualian, naik di Indonesia maupun di dunia Internasional.
Buku ini merupakan rancangan Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa undang-undang khusus di dalamnya juga mengatur tentang perkosaan. Dalam banyak hal penggunaan pasal- pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk mela…
Buku ini memuat sejumlah yang diperlukan dalam revisi UUMK. Revisi terhadap UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai bagian dari upaya tesebut. Disadari bahwa dalam UUMK masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat berimplikasi pada pencapaian keadilan.
Prosiding ini merupakan laporan hasil penyelengaraan Seminar Sehari Menuju Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam (UU PSDA) Yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan.
Buku ini menjelaskan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.
Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tercabut dari konteks akibat ketiadaan ilustrasi atau informasi pendukung yang melatar belakangi lahirnya produk hukum tersebut. Akibatnya pelaksana didasarkan atas tafsir ahistoris para pengemban mandat. Dengan itu buku ini diharapkan kita dapat terbebas dari amnesia atas konteks yang melatar belakangi lahirnya undang-undang keterbukaan publik.