Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Jawa Timur

Ketertiban dan ketentraman ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dan menjadi kebutuhan prioritas warga masyarakat, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Ketertiban dibutuhkan agar dapat dieliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan dan norma sosial yang dapat menganggu hak warga masyarakat yang lain. Sedangkan ketentraman dibutuhkan untuk memberikan dan menjamin rasa aman m…

Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Industri Tembakau dan D…

Sebagai daerah penghasil tembakau, di Kabupaten Blitar salah satu sumber dana bagi hasil yang penting, selain dari migas tak pelak adalah dana bagi hasil dari cukai tembakau. Di tahun 2009 ini, seperti diketahui pemerintah mulai 1 Februari kembali memberlakukan tarif cukai baru yang rata-rata naik sebesar 7 persen. Sesuai keputusan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahu…

Pengkajian dan Pengembangan Model Binaan Program Gerdu Taskin di Propinsi Jaw…

Secara garis besar, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memetakan kondisi dan tekanan kemiskinan yang dihadapi keluarga miskin di Propinsi Jawa Timur, (2) Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur, (3) Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan dan implementasi program pengentasan kemiskinan …

Aspek Sosial AMDAL : sejarah, teori dan metode

Aspek sosial AMDAL merupakan bagian tidak terpisahkan dari AMDAL. Kajian ini menjadi penting karena dua hal. Pertama, berbagai dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan bermuara pada dampak sosial baik dalam bentuk tingkat pendapatan, mata pencaharian, pola hubungan sosial, tingkat kenyamanan, derajat kesehatan, stabilitas sosial, konflik sosial dan sebagainya. Ked…

Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Per…

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan …

Peningkatan Sinergitas UKM Berorientasi Eksport Dengan Eksportir Perantara di…

Seperti telah banyak diberitakan di berbagai media massa, krisis global yang sekarang ini masih terasakan dampaknya sebetulnya dipicu akibat krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang diawali oleh memburuknya kinerja subprime mortage atau surat hutang berbasis kredit perumahan sederhana. Peristiwa ini berlanjut menjadi krisis kelembagaan keuangan di mana lembaga-lembaga keuangan pemeg…

Hak Atas Peradilan yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komi…

Untuk menentukan apakah sebuah pengadilan independen, maka kita dapat melihat kriteria sebagai berikut; pertama, bagaimana cara penunjukan hakim dan masa kerjanya, kedua adanya jaminan bahwa hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar, ketiga. apakah pengadilan tampil secara independen. Sementara hakim dikatakan imparsial, apabila hakim terbebas dari prasangka atau bias (subyektif imparsialitas),…

Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029675375

Deskripsi Fisik

xx, 734 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.032 IKH

Rekonfigurasi Hutan Jawa : sebuah peta usulan CSO

Buku ini menggambarkan bagaimana kondisi faktual dan rancangan masa depan pengelolaan hutan Jawa yang diusulukan oleh kalangan CSO. Harapannya dokumen ini dapat digunakan untuk membangun kesepahaman para pihak terhadap kebijakan pengelolaan hutan jawa.

Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Di era otonomi seperti sekarang ini, salah satu persoalan utama yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bukanlah sekadar bagaimana menyelamatkan dan mencegah agar keluarga-keluarga atau penduduk miskin tidak makin terpuruk akibat situasi krisis pasca kenaikan harga BBM. Tetapi, yang tak kalah penting adalah kesediaan semua pihak untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang …