Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…
Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…
Buku ini menceritakan tentang berperspektif hak asasi manusia dan berkeadilan gender.
Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
ASEAN Economic Community, Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk selanjutnya disingkat AEC) merupakan wacana para pemim pin negara di negara-negara Asia Tenggara yang lahir dalam kon teks keinginan agar regionalisme ekonomi politik dunia terbangun secara lebih kuat. Gagasan ini diawali melalui pertemuan puncak para pemimpin negara ASEAN tahun 1997 di Kuala Lumpur, yang bersepakat untuk mentrasformasik…
Buku ini merupakan dokumentasi keterlibatan penulis selama lebih dari satu tahun dalam project "Prakarsa Masyarakat Adat Memenuhi Nilai-nilai Kelestarian Fungsi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial dalam Mengelola Sumberdaya di Bentang Alam Tana Luwu" khususnya dalam kegiatan "Penyiapan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) pada wilayah hutan adat di Kabupaten Luwu Utara. Ba…
Secara lengkap, pada buku ini kita akan menemukan beragam cerita dari para penyintas tsunami di Aceh ketika detik-detik menjelang gempa dan tsunami serta bagaimana kemudian mereka berusaha untuk bangkit kembali merajut kehidupan yang lebih baik. Selain kisah para penyintas, buku ini juga memaparkan pandangan dan pengetahuan tentang pengelolaan bencana yang ditulis langsung oleh para pakar dan p…
Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…