Hukum Acara Pidana Indonesia

Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Le…

Panduan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan Calon Jaksa Belanda (RAIO) :…

Buku panduan ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia atas dukungan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)

Chief! Law, Power and Culture in Contemporary South Africa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 393 p. ; ill. ; tab. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

306 BAR c

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan…

Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010- 2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistemat…

Boekoe Pengoempoelan Oendang-oendang

Buku ini memuat informasi mengenai undang-undang, maklumat, dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Jepang.

Menggugat Bakor Pakem : kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaa…

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran praktik ibadah dan ketaatan (Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Setiap orang berh…

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 Tentang Pedoma…

Buku ini berisikan informasi mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah.

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa : syarat-syarat pembatalan perjanjia…

Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil serta adil. Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam…

Indeks Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dala…

Buku ini merupakan indeks himpunan peraturan Perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.

Panduan Buruh Migran di Arab Saudi

Buku ini sebagian besar isinya menyangkut tentang penjelasan prosedur perekrutan, penampungan, pemberangkatan, penempatan, pemulangan, dan purna pemulangan