Buku ini merupakan naskah akademik tentang pendanaan iklim yang dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam melakukan negosiasi perubahan iklim, untuk mendorong pendanaan adaptasi yang mengutamakan keselamatan rakyat dan menjamin adanya kesetaraan gender lintas sektoral.
Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewe…
Buku ini berisikan cerita tentang semburan lumpur panas lapindo yang rerjadi 29 mei 2009 masih terus menyembur hingga entah kapan.
DAS Air Bengkulu mencakup daerah seluas 51.500 ha dan berlokasi di dua kabupaten di Bengkulu (Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu). Yang menjadi Sungai utama DAS adalah Sungai Air Bengkulu yang berasal dari Sungai Susup, Sungai Rindu Hati, Sungai Kemumu, Sungai Pasemah, Sungai Sialang dan Sungai Muara Kurung. Wilayah sungai dikelola oleh pemerintah provinsi baik oleh Dinas Pengelolaan Sumber Day…
Penerbitan buku Tragedi Lapindo ini kami maksudkan sebagai pengingat, bahwa semburan Lapindo adalah sebuah tragedi akibat kelalaian korporasi. Semoga buku kecil ini berguna sebagai pendorong untuk segera menghentikan semburan dan dihasilkannya jalan keluar yang adil, layak, demokratis bagi rakyat yang telah menderita dan menjadi korban. Juga yang tidak kalah penting yaitu mendorong dilakukannya…
Buku “Hukum Adat dan Kearifan Lokal” ini, berisikan tentang upaya memelihara hukum adat sebagai bagian budaya bangsa dan mempertahankan kearifan lokal. Buku ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi masyarakat umum khususnya generasi muda agar mereka mengenal hukum adatnya masing-masing, karena hukum adat di Indonesia bersifat majemuk. Setiap daerah mempunya…
Anotasi putusan MK no. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian konstitusionalitas kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan