Pertanggungjawaban pidana korporasi yang termuat di dalam RUU KUHP sudah memiliki rumusan unsur-unsur yang lebih rinci dan jelas.
Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP
Apakah naskah RUU-KUHP tersebut diletakkan dalam kerangka proyek besar Reformasi yang sedang bergulir atau tidak? Inilah yang menjadi fokus pembahasan, bukan pada daratan analisis pasal per-pasal. Bagian pertama akan menyinggung secara ringkas dimulainya prakasa penyusunan RUU, dan pada bagian kedua memasuki pembahasan mengenai politik hukum pidana (Criminal Law Politics) yang terkandung dalam …
Buku ini berisi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 soalPerusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
Buku ini berisikan peraturan pemerintah tentang Penatagunaan Tanah
Penegasan perspektif kesetaraan gender dalam pelaksanaan program sangat bergantung pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Buku ini menceritakan tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Buku ini menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kemaritiman di bidang Hukum Laut Nasional, meliputi : lingkungan maritim Indonesia, pelayaran nasional, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, perikanan di laut, hingga perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara kita dengan negara-negara tetangga soal perbatasan.
Buku ini berisikan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana.