Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang - Undangan Resiko Tradisi h…

Telah lama, hokum perundang-undangan difungsikan menjadi sumber utama norma hokum sehingga mendominasi tatanan politik dan social bangsa Indonesia. Tradisi ini merupakan situasi tak terelakkan dari terus menguatnya system hokum modern, menganjung-nyanjung hokum positif, berikut asumsi dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Begitu kokohnya bangunan system hokum ini, sehingga periode reformasi ma…

Dinamika Kelompok

Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan

Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah : beberapa gagasan untuk pengakuan huku…

Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…

Membangun Modal Alam : bagaimana REDD+ dapat mendukung ekonomi hijau

Laporan ini mengadvokasi untuk menempatkan REDD+ ke dalam kerangka perencanaan sebuah lanskap skala besar yang dapat, dan seharusnya, mengikutsertakan berbagai sektor (khususnya mereka yang terlibat deforestasi, yang terkadang luput). Ini melebihi jangkauan hutan yang juga memenuhi kebutuhan energi, sumber air, pertanian, keuangan, transportasi, industri, perdagangan, perkotaan, dan utamanya se…

Indigenous Social Movements and Ecological Resilience : lessons from the Daya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

305.8 JAN i

Refleksi Gerakan Masyarakat Adat : kumpulan diskusi dan presentasi KEDAI (Kel…

Buku ini berisikan pengalaman antar pendukung gerakan masyarakat adat yang terdiri dari berbagai pihak dengan AMAN serta menyampaikan refleksi kelembagaan AMAN oleh Marcus Colcester (FPP). Diskusi ini dirasakan sangat berguna untuk proses refleksi perjalanan AMAN selama ini dan sekaligus merekatkan AMAN dengan pendukung Gerakan Masyarakat Adat sehingga terjadi hubungan sinergi yang saling mendu…

Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik WIlaya…

Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Putusan tersebut …

Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah : studi kasus di 4 K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799745392

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.92 RAH d

Menghukum Pengemplang Pajak : hasil eksaminasi publik atas putusan Mahkamah A…

Publikasi ini merupakan hasil eksaminasi publik atas Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PIDSUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group), Penerbitan buku eksaminasi publik atas pustusan Mahkamah Agung ini ditujukan agar masyarakat umum dapat lebih mudah membaca putusan MA dan dapat mengambil pembelaj…

Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dihadapan pengadilan khususnya di peradilan konstitusi belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum buku ini merupakan sumbangan pemikiran akademis yang mungkin dapat membantu masyarakat hakim dan pembaca awam untuk dapat mengidentifikasi keberadaa…