Pemilihan Komunitas Mitra KPH di Wilayah Kerja MFP3

Proyek ini merupakan bagian penting dari MP3 dalam upaya program bantuan pemerintah Inggris ini untuk "mendukung penguatan tata laksana kehutanan, pengembangan kewirausahaan kehutanan berbasis masyarakat, serta produksi produk kayu yang secara legal bisa diterima oleh pasar domestik dan ekspor." Keluaran yang diharapkan dari MFP3 adalah "usaha kehutanan berbasis komunitas yang efektif dari aspe…

Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman

Buku ini berisikan tentang Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman.

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

Buku Pegangan Studi Agraria Kritis

Menjelajahi kemunculan dan gairah area studi agraria kritis, Buku Pegangan yang komprehensif ini menawarkan wawasan interdisipliner dari para sarjana dan aktivis terkemuka dalam memahami kehidupan, mata pencaharian, formasi dan proses perubahan agraria. Buku ini menyoroti perkembangan wilayah studi agraria kritis yang dicirikan dengan keberagaman inovasi teoretis dan metodologis Buku ini men…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan B…

Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Glosari Betawi : kamus kata-kata, nama, dan peristiwa dari zaman prasejarah h…

Glosari ini ditulis oleh pakar Betawi yang sudah menulis lebih dari 30 judul buku dengan pelbagai tema, wabilkhusus tema-tema Betawi di antaranya Babad Tanah Betawi, Warisan Budaya Betawi, dan Profil Orang Betawi. Begitu luas penguasaanya hal ihwal serta sisik melik dunia Betawi sehingga ia pun berjuluk "Ensiklopedi Betawi Berjalan". Anak Betawi kelahiran Sao Besar ini sekali lagi mencurahka…

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…

Modul Panduan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masyarakat Adat di Provinsi Pa…

Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…

Konsep dan Panduan : akses informasi dalam penataan ruang

"Tata ruang" terdengar asing bagi seorang ibu rumah tangga, petani sawah tadah hujan, nelayan di pesisir kepulauan jawa bagian tengah dan seluruh indonesia, dokter gigi, bahkan bagi mereka para pengacara, arsitek dan atau pedagang kaki lima di bantaran urban Semarang. Tata ruang seolah-olah bukan bagian dari kehidupan, dan hanya urusan segelintir ahli/spesialis sehingga begitu berjarak dari par…

REDD, Bisakah Menjawab Deforestasi dan Menghadirkan Keadilan Iklim Pembelajar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 36 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.96 BER r