Pengurangan emisi dari sektor kehutanan menjadi tumpuan upaya mitigasi nasional. Hal ini berkaitan erat dengan hakhak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan karena selain pelaksanaannya dilakukan di atas lahan-lahan yang bersinggungan dengan ruang hidup dan kelola masyarakat, kebijakan, program dan proyek-proyek mitigasi iklim berpotensi mentransformasi kehidupan masyarakat dalam…
Menurut R. Herlambang P. Wiratraman, pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat. Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertar…
Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…
Pubikasi ini diterbitkan kerjasama HuMa dan Pontianak Institute pada tahun 2011. Laporan hasil studi merupakan gabaran umum kondisi penikmatan kebebasan dasar hak-hak masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang antara tahun 2007-2010 dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek Demonstration Activites REDD+. Kondisi tersebut pada gilirannya mempengarui penikmatan …