Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Penyusunan Kebijakan dan Program Penanganan Pengangguran di Kabupaten Sumenep

Dewasa ini, salah satu ancaman yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah jumlah pengangguran yang cenderung naik, yang seringkali berbanding terbaik dengan kesempatan kerja yang tersedia. Berbagai kajan telah membuktikan bahwa dampak lanjut dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM November 2005 adalah laju inflasi yang sangat tinggi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang buka…

Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia : peluang dan tantangan

Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas sebuah kerjasama yang telah berlangsung pada Oktober 2022 antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JanHAMA) dengan dukungan dari Partnership for Governance Reform, sebuah lembaga nirlaba yang punya concern utama pada terwujudnya penyelenggaraan pengurusan negara dan masyarakat yang bersih.

Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan : tumpang tindih klaim adat dan negara…

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mempertemukan dua pendekatan yaitu empiris- sosiologis dengan normatif-analitik. Meskipun berangkat dari dua pendekatan yang berbeda, tulisan-tulisan yang tersaji dalam buku ini sama-sama menuangkan fikiran-fikiran kritis atas objek yang dikaji.

Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan gambaran akses informasi, partisipasi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799782317

Deskripsi Fisik

, 156 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 MEM

Bunga Rampai : Komisi Yudisial dan reformasi peradilan - Cet.1

Bunga rampai ini merupakan hasil pemikiran para penulis dari berbagai latar belakang akademisi, tokoh agama dan masyarakat, anggota DPR, para pengamat dan aktivis NGO. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pandangan mengenai gagasan dan langkah menuju bagaimana proses reformasi peradilan bisa segera dimulai dengan pemeranan elemen masyarakat madani, pengefektifan pengawasan yang lebih proporsion…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Ling…

Buku ini berisikan undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Serikat Buruh Tahun 2000 dan Undang-undang Tentang Unjuk Rasa

Dalam era Reformasi ini setiap pekerja/buruh dapat mengeluarkan pendapat secara bebas mengenai hak-haknya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha dengan buruhnya. Saat ini para pekerja/buruh dapat dengan bebas membentuk organisasi di perusahaan dimana mereka bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang dite…

Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. Permendagri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2. Permendagri Nom…

Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI : antara Indonesia, Singapura, Malaysia

Buku ini disusun berdasarkan kajian tentang perlindungan buruh migran Indonesia di Singapura dan Malaysia, khususnya terkait dengan keberadaan atase ketenagakerjaan. Studi dilakukan Institute for Ecosoc Rights pada Februari - April 2008 di Singapura dan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kajian dilakukan dengan mengacu pada problem buruh migran Indonesia dan kebijakan pemerintah di kedua negara tujua…