This yearbook gives a comprehensive update on the current situation of indigenous peoples and their hu- man rights and provides an overview of the most im- portant developments in international and regional processes during 2015. In 66 articles, indigenous and non-indigenous activists and scholars provide their insight and knowledge in country reports covering most of the indigenous world an…
Jurnal ini merupakan edisi 10 - tahun Oktober 2005. JENTERA adalah jurnal hukum yang diinisiasi oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menerbitkan empat edisi setiap tahun. JENTERA ingin menyajikan berbagai pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu merangsang minat baca yang lebih luas terhad…
Kemampuan petani dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam memenuhi hak atas bahan pangan yang layak secara mandiri terus melemah, dan dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Penyebab utamanya adalah praktik konservasi sumber daya alam negara dan juga praktik bisnis swasta yang membenarkan cara-cara pelucutan hak kepemilikan atau akses terhadap tanah dan atau perusakan kualitas ekosistem yang dibu…
Buku ini menggambarkan bagaimana kondisi faktual dan rancangan masa depan pengelolaan hutan Jawa yang diusulukan oleh kalangan CSO. Harapannya dokumen ini dapat digunakan untuk membangun kesepahaman para pihak terhadap kebijakan pengelolaan hutan jawa.
Secara umum, bagaimana seharusnya pengalokasian dan pemanfaatan dana dari bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Jawa Timur sebetulnya telah ditetapkan pemerintah lewat Permenkeu yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, Dalam Permenkeu Nomor 20/PMK/07/2009 Pasal 3 ayat (1) telah disebutkan bahwa sebagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus dialokasikan un…
Secara lengkap, pada buku ini kita akan menemukan beragam cerita dari para penyintas tsunami di Aceh ketika detik-detik menjelang gempa dan tsunami serta bagaimana kemudian mereka berusaha untuk bangkit kembali merajut kehidupan yang lebih baik. Selain kisah para penyintas, buku ini juga memaparkan pandangan dan pengetahuan tentang pengelolaan bencana yang ditulis langsung oleh para pakar dan p…
Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…
Buku ini disusun berdasarkan kajian tentang perlindungan buruh migran Indonesia di Singapura dan Malaysia, khususnya terkait dengan keberadaan atase ketenagakerjaan. Studi dilakukan Institute for Ecosoc Rights pada Februari - April 2008 di Singapura dan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kajian dilakukan dengan mengacu pada problem buruh migran Indonesia dan kebijakan pemerintah di kedua negara tujua…
Di era otonomi daerah, salah satu problema pembangunan di bidang pendidikan yang masih menyisakan banyak masalah adalah berkaitan. dengan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok masyarakat, serta gender. Di berbagai daerah, kualitas sekolah satu dengan yang lain masih cenderung terpolarisasi antara sekolah favorit dan pinggiran, dan akses masyarakat dari kelas sosial-e…
Reformasi 1998 merupakan jendela bagi warga negara untuk menuntut balik hak-haknya yang diambil paksa pada era Orde Baru. Reformasi tahun 1998 mendistribusi kekuasaan secara terpencar dan berada di setiap orang. Lanjutan dari reformasi bagi 1998 adalah meningkatnya perlawanan rakyat di kawasan industri. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 1…