Hukum Kami, Hukum Adat : seri komik hukum dan masyarakat No. 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799745306

Deskripsi Fisik

, 36 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Hukum Kami, Hukum Adat : seri komik hukum dan masyarakat No. 3

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799745306

Deskripsi Fisik

, 34 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Hukum Kami, Hukum Adat : seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 7

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829274

Deskripsi Fisik

, 34 p. ; ill. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Hukum Kami, Hukum Adat : seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 1

Seri Komik Hukum dan Masyarakat ini merupakan cerita bergambar sekaligus menjadi ciri khas Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) sebagai upaya menyampaikan pesan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Melalui cerita bergambar ini, masyarakat adat dan masyarakat lokal dapat memahami peraturan perundang-undangan dengan mudah. Komik bagi HuMa selain menja…

Central Kalimantan : in the swirling storm of climate change project. fulfill…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829410

Deskripsi Fisik

xiv, 130 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.333 75 CEN

Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah : kertas posisi kamar masyarakat Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 30 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 SEN

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…

Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: studi kasus atas perempuan de…

Buku ini tentang memahami pengalaman perempuan desa mencari keadilan, dan peluang perempuan desa mengakses keadilan.

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…