"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Sejak awal proyek, dirancang serangkaian lokakarya yang mencakup bidang-bidang kajian hukum perburuhan, hukum pidana, …
Kemampuan petani dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam memenuhi hak atas bahan pangan yang layak secara mandiri terus melemah, dan dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Penyebab utamanya adalah praktik konservasi sumber daya alam negara dan juga praktik bisnis swasta yang membenarkan cara-cara pelucutan hak kepemilikan atau akses terhadap tanah dan atau perusakan kualitas ekosistem yang dibu…
Buku ini merupakan naskah akademik tentang pendanaan iklim yang dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam melakukan negosiasi perubahan iklim, untuk mendorong pendanaan adaptasi yang mengutamakan keselamatan rakyat dan menjamin adanya kesetaraan gender lintas sektoral.