Penegakan Hukum Atas Kejahatan Kehutanan : data kasus kejahatan kehutanan dar…

Buku Penegakan Hukum Atas Kejahatan Kehutanan: Data Kasus Kejahatan Kehutanan dari Provinsi Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Tahun 2007-2008 ini, merupakan salah satu keluaran yang dihasilkan dari Program "Memperkuat Upaya Para Pihak Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kejahatan Penebangan Kayu llegal Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia". Program ini terselenggara berkat kerja…

Hasil-hasil dan Keputusan-keputusan Penting : Kongres Masyarakat Adat Nusanta…

Laporan ini merupakan ringkas hasil pelaksanaan dari rangkaian Kon- gres Masyarakat Adat Nusantara Ke IV (KMAN IV) mulai dari persiapan sampai pelaksanaan di Tobelo, Halmahera, Maluku Utara. Laporan ini juga memuat Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh KMAN IV anta- ra lain Anggaran Dasar AMAN 2012-2017, Garis-garis Besar Kerangka Program AMAN 2012-2017, Maklumat Tobelo, Resolusi KMAN IV dan Rek…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : menuju Indonesia ramah disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan iz lingkungan inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Disability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disab…

Himpunan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 871 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 BAG h

Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP

Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …

Hutan Rakyat : sosial ekonomi dan pemasaran

Kajian hutan rakyat yang dihasilkan dalam buku ini sebenarnya mengetengahkan gambaran lain dari upaya masyarakat untuk melakukan bisnis sumberdaya alam, tetapi sekaligus menjaga alam tersebut secara bijaksana. Sistem pengelolaan sumberdaya alam hutan oleh rakyat pedesaan tidak terkesan eksploitatif karena mereka memiliki hati nurani dan memiliki empati yang besar atas sumberdaya alam, masyaraka…

Lembaga-lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Pasifik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 171 hlm. ; tab. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 BRI l

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und…

Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan p…

Hak Atas Peradilan yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komi…

Untuk menentukan apakah sebuah pengadilan independen, maka kita dapat melihat kriteria sebagai berikut; pertama, bagaimana cara penunjukan hakim dan masa kerjanya, kedua adanya jaminan bahwa hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar, ketiga. apakah pengadilan tampil secara independen. Sementara hakim dikatakan imparsial, apabila hakim terbebas dari prasangka atau bias (subyektif imparsialitas),…

Rekonfigurasi Hutan Jawa : sebuah peta usulan CSO

Buku ini menggambarkan bagaimana kondisi faktual dan rancangan masa depan pengelolaan hutan Jawa yang diusulukan oleh kalangan CSO. Harapannya dokumen ini dapat digunakan untuk membangun kesepahaman para pihak terhadap kebijakan pengelolaan hutan jawa.