Jentera Jurnal Hukum : pendidikan hukum

Jurnal ini merupakan edisi khusus Tahun 2003. JENTERA adalah jurnal hukum yang diinisiasi oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menerbitkan empat edisi setiap tahun. JENTERA ingin menyajikan berbagai pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu merangsang minat baca yang lebih luas terhadap tul…

Kapitalisme Perkebunan : dan konsep pemilikan tanah oleh negara

Kebijakan Politik Perkebunan pada masa kolonial telah mengilhami pembentukan konsep pemilikan tanah oleh negara. Di sisi yang lain kondisi politik kolonial telah membawa efek perubahan pada pola hubungan antara rakyat dengan penguasa. Satu hubungan yang mempengaruhi apa arti kepemilikan dan penguasaan tanah. Tulisan ini menjadi relevan untuk dibaca karena alam pasar bebas juga ikut mengubah sec…

Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan…

Awalnya, otonomi daerah dan desentralisasi dianggap sebagai sebuah jalan atau pertanda ke perubahan. Awalnya otonomi daerah diharapkan mampu melenyapkan semua bentuk tindakan sewenang-wenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah terhadap rakyat

Demi Kebenaran : pemetaan upaya-upaya pencarian keadilan dalam masa transisi …

Dalam pemetaan inisiatif inisiatif Transitional Justior di Indonesia, kedua penulis buku ini mengingatkan kita bahwa: "Walau pemerintah Indonesia telah membentuk badan- badan negara dan undang-undang untuk menyelesaikan kekerasan masa lalu, tetapi badan ini mengidap masalah legitimasi dan kinerja." Masalah legitimasi adalah hal yang paling mendasar dalam menghadapi pelanggaran masa lalu, sebab …

Di Bawah Satu Payung : hasil konsultasi publik RUU pengelolaan sumber daya alam

Buku ini berisi kompilasi dan hasil analisis dari proses konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU-PSDA), mempunyai sumbangsih yang sangat berarti bagi kita semua khususnya dalam pendokumentasian berbagai gagasan, pendapat dan saran pemikiran terhadap penyusunan sebuah rancangan undang-undang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (sta…

Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang - Undangan Resiko Tradisi h…

Telah lama, hokum perundang-undangan difungsikan menjadi sumber utama norma hokum sehingga mendominasi tatanan politik dan social bangsa Indonesia. Tradisi ini merupakan situasi tak terelakkan dari terus menguatnya system hokum modern, menganjung-nyanjung hokum positif, berikut asumsi dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Begitu kokohnya bangunan system hokum ini, sehingga periode reformasi ma…

Panduan Penyusunan Klarat atau Atura Lokal atau Peraturan Desa Untuk Masyarak…

Buku Panduan Penyusunan Klarat/Aturan Lokal/Peraturan Desa untuk masyarakat di Kecamatan Karera ini merupakan rekaman proses lokakarya penguatan mitra untuk isu pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal di Desa Nangga pada 23-25 Agustus 2004. Materi dan substansi buku panduan ini dipertajam oleh Sdr. Rikardo Simarmata dari HUMA, Jakarta yang menjadi narasumber dalam lokakarya terse…

Merangkai Keberagaman

Buku ini berisi tentang proses pelaksanaan konsultasi publik perancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam di 28 propinsi di Indonesia, selama kurun waktu akhir 2002-2003. Konsultasi publik dilakukan sebanyak 141 kali mencakup tingkat nasional, regional, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan komunitas. Dari proses yang berlangsung, tergambar berbagai kerusakan dan penyebab kerusa…

Indonesian Law and Reality in the Delta : a socio-legal inquiry into laws, lo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789087281847

Deskripsi Fisik

, 308 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.004 RIK i

Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum : kecakapan hukum masyarakat hukum…

Bahasan buku ini mendedah istilah atau konsep subjek hukum yang digunakan dalam putusan MK 35 dengan memakai perspektif pemikiran hukum. Pemikiran hukum adalah istilah lain untuk filsafat dan teori hukum. Ada dua pokok bahasan. Pertama, tulisan ini mengaitkan isu subjek hukum dengan advokasi pengakuan masyarakat hukum adat dengan tujuan membantu pengakuan masyarakat hukum adat dengan tujuan …