Tiga tema pokok yang dibahas dalam buku ini yaitu birokrasi, militer dan partai politik.
This book really has to be published, because there is so much learning gained by Maluku's BakuBae during its three years effort in as much as there are many fact discovered by BakuBae in accordanced with conflict resolution in Maluku. As a matter of fact, some sub- stances of this book hare already been conveyed in opportunities to hare a meeting with European Parliament and the Dutch Parliame…
Banyak kebijakan publik -termasuk di bidang pertanian— adalah produk elit politik. Kebijakan itu di" suara"kan demi mengejar kebaikan bersama, tetapi ternyata kemudian menjelma menjadi "narasi besar" ". Rakyat kecil -seperti petani— tidak saja lalu kehilangan ruang bersuara, tetapi juga terdislokasi dan terasingkan dari sentral arena kepolitikan negara. Disadari atau tidak, kecenderungan …
Buku ini mempelajari bagaimana KKPI diaplikasikan dalam proses lokakarya pengembangan institusi.
Sejarah memberi pelajaran amat berharga, betapa perbedaan, pertentangan dan pertukaran pikiran para founding fathers telah mengantar bangsa kita ke gerbang kemerdekaan. Di dalam dan melalui perdebatan tersebut kita banyak belajar. bagaimana toleransi dan keterbukaan para pendiri republik ini dalam menerima pendapat bahkan kritik tajam sekalipun.
Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan
Buku ini merupakan Outlook HuMa yang berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutana, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.
Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan adat. Diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil ma…