Telah lama, hokum perundang-undangan difungsikan menjadi sumber utama norma hokum sehingga mendominasi tatanan politik dan social bangsa Indonesia. Tradisi ini merupakan situasi tak terelakkan dari terus menguatnya system hokum modern, menganjung-nyanjung hokum positif, berikut asumsi dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Begitu kokohnya bangunan system hokum ini, sehingga periode reformasi ma…
Buku ini berisikan tentang undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Buku ini merupakan risalah rapat pembahasan RUU tentang Kehutanan pada pembicaraan tingkat III di Komisi III DPR-RI pada rapat kerja ke-6 Jum'at 27 Agustus 1999.
Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan modul dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi …
Saat ini terdapat tidak kurang dari 198 peraturan perundang-undangan di pasar modal Indonesia, sebagian besar di antaranya tertuang dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pemahaman atas peraturan tersebut oleh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan sesuatu yang penting. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh m…
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas me…
Buku ini merupakan buku pedoman penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Buku ini berisikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang disajikan dalam Bahasa Inggris.
Buku ini berisikan tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Buku ini ditulis tidak bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai arbitrase, tetapi lebih diarahkan kepada pemahaman minimal arti arbitrase baik di dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus di hormati, keuntungan dan kerugian serta rambu-rambu yang perlu dikenal untuk dapat diterapkan tanpa cacat dalam validitasnya.