Koalisi Kebijakan Partisipatif menjabarkan prinsip-prinsip pokok, sebagai pedoman dalam penyiapan dan pembahasan RUU dan Raperda: Inisiasi untuk membuat peraturan atau kebijakan bisa muncul dari Pemerintah, DPR/D, DPD ataupun masyarakat, Pemerintah, DPR/D, DPD wajib melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan/aturan hukum, termasuk Tata Tertib DPR/D, dan DPD: Membuka …
Buku ini merupakan buku pedoman penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Prosiding ini merupakan laporan hasil penyelengaraan Seminar Sehari Menuju Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam (UU PSDA) Yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan.
Telah lama, hokum perundang-undangan difungsikan menjadi sumber utama norma hokum sehingga mendominasi tatanan politik dan social bangsa Indonesia. Tradisi ini merupakan situasi tak terelakkan dari terus menguatnya system hokum modern, menganjung-nyanjung hokum positif, berikut asumsi dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Begitu kokohnya bangunan system hokum ini, sehingga periode reformasi ma…
Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan modul dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi …
Saat ini terdapat tidak kurang dari 198 peraturan perundang-undangan di pasar modal Indonesia, sebagian besar di antaranya tertuang dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pemahaman atas peraturan tersebut oleh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan sesuatu yang penting. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh m…
Penegasan perspektif kesetaraan gender dalam pelaksanaan program sangat bergantung pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Buku ini menceritakan tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.