Ditengah perdebatan internasional mengenai formula dan mekanisme institutional dan finansial yang tepat bagi skema REDD, isu kepastian tenurial atas tanah dan sumber daya hutan bagi masyrakat dapat saja berada pada arus pinggir perdebatan. Bagi negara-negara berkembang, utamanya Indonesia inilah keniscayaan yang semestinya menjadi aagenda utama untuk diselesaikan. Apapun program pembangunan keh…
Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Norwegia bersepakat untuk bekerja dalam soal REDD+, salah satunya dengan penunjukkan provinsi pilot yang akan diperlakukan sebagai uji coba REDD+. Kesiapan kebijakan dan keterbukaa Indonesia dalam soal REDD+ ini menarik banyak pihak untuk ikut terlibat, baik dari pihak swasta maupun negara. Restorasi ekosistem itu merupakan sebuah konsep dari usah…
Melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan menyebabkan sengketa kawasan hutan. Akhirnya hukum dan perundang-undangan pun menjadi alasan untuk menc…