Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal : dilengkapi dengan dasar peraturan perundang-…

Saat ini terdapat tidak kurang dari 198 peraturan perundang-undangan di pasar modal Indonesia, sebagian besar di antaranya tertuang dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pemahaman atas peraturan tersebut oleh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan sesuatu yang penting. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh m…

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 4 pu…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 3 hi…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 1 hi…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Hutan Desa Bukan Sebatas Mimpi

Buku ini merupakan rangkuman pelaksanaan kegiatan latihan membuat peraturan desa tentang pengurusan hutan desa

Panduan Penyusunan Klarat atau Atura Lokal atau Peraturan Desa Untuk Masyarak…

Buku Panduan Penyusunan Klarat/Aturan Lokal/Peraturan Desa untuk masyarakat di Kecamatan Karera ini merupakan rekaman proses lokakarya penguatan mitra untuk isu pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal di Desa Nangga pada 23-25 Agustus 2004. Materi dan substansi buku panduan ini dipertajam oleh Sdr. Rikardo Simarmata dari HUMA, Jakarta yang menjadi narasumber dalam lokakarya terse…

Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Buku ini merupakan buku pedoman penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Lingkungan Hidup 2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 1146 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 PER

Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah

Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law Making dalam proses penyusunan Perda. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas Perda-Perda yang dihasilkan di tiga daerah penelitian. Dari hasil proses penilaian inilah kemudian ak…

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…