Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan

Tata Kepemerintahan Dalam Sektor Kehutanan : ringkasan capaian kegiatan Fores…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. ; ill. ; tab. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 TAT

Mendorong Tata Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender Melalui Intervensi…

Catatan ini ditulis sebagai pelengkap dari buku yang sudah dituliskan oleh para aktivis Lembaga Pengkajian Pengembangan dan Masyarakat (LP2EM) tentang pengalaman melakukan advokasi anggaran responsif gender di Kota Parepare. Seperti dapat dibaca dalam buku ini, advokasi tersebut telah berhasil mendorong adanya beberapa perubahan dalam tata cara maupun alokasi anggaran. Salah satu kekuatan dari …

Analisis Qanun-qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia

Buku ini berusaha menyajikan kepada kita Compability (ketersesuaian) Qanun-qanun Aceh dengan instrumen internasional hak asasi manusia: apakah secara content (isi), qanun tersebut berkesesuaian dengan norma yang dijamin dalam instrumen internasional hak asasi manusia? Inilah yang membedakan studi ini dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Human Rights Watch tentang penerapan Qanun di Aceh,…

Mukim Masa ke Masa

Dalam buku ini dipaparkan perjalanan mukim dan gampông beserta lembaga-lembaga adat tingkat bawah lainnya di Aceh. Pengekposisian yang dipaparkan penulis buku ini sangat patut mendapat acungan jempol. Penulis tidak hanya melihat dengan kacamata pribadi dan Aceh semata, tetapi juga sekilas mencoba membandingkannnya dengan kearifan masyarakat bukan Aceh. Kita yang membaca buku ini seolah diajak …

Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional : penilaian terhadap ke…

Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…

Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. Permendagri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2. Permendagri Nom…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Meretas Batavia Pro Rakyat Miskin : optimalisasi fungsi parlemen Jakarta seba…

Kaukus Parlemen DKI Jakarta, disebut juga Kaukus DPR DKI Jakarta, beranggota sebanyak tiga puluh orang, yang terdiri dari 16 anggota Fraksi Partai Demokrat. Dengan terbentuknya Kaukus Parlemen DKI Jakarta dapat dimaknai bahwa DPR mempunyai "lembaga baru". Namun, perlu ditekankan bahwa Kaukus Parlemen DKI Jakarta ini bukan lembaga formal yang berada di bawah naungan Sekretariat DPR dan juga tida…