Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP : positioning paper advokasi …

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang termuat di dalam RUU KUHP sudah memiliki rumusan unsur-unsur yang lebih rinci dan jelas.

Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP : position paper advokasi RUU KUHP s…

Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata : tentang kompetensi kewenangan pengadilan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790072893

Deskripsi Fisik

xiii, 478 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SOE y

Undang-undang Hukum Acara Pidana (1981) KUHP : kitab undang-undang hukum acar…

Edisi

Cet.3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xl, 169 p. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 UND

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Tentang Hukum Acara Pidana Komit…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 203 p. ; tab. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 DAF

Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

9798512197

Deskripsi Fisik

xiii, 612 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAH y

Daftar Iventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Tentang Hukum Acara Pidana Komite…

Buku ini menceritakan tentang berperspektif hak asasi manusia dan berkeadilan gender.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesalkan dengan baik, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara. Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acara t…

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata : tentang pihak-pihak dalam perkara - Bagian 2

Yurisprudensi (Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan Yurisprudensi ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Himpunan ini secara khusus membahas mengenai pihak-pihak manakah yang berwenang…

Hukum Acara Pidana Indonesia

Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Le…