Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009

Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …

Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana : pedom…

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah meluncurkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021). Lahirnya pedoman ini patut diapresiasi & diharapkan dapat membantu para penuntut umum sebagai pedoman teknis dalam menangani perkara perempuan dan anak. Selama ini, perempuan & anak kerap kali mengalami hambatan…

Prosiding Simposium Masyarakat Adat : masyarakat adat sebagai subjek hukum

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…

Pranata Hutan Rakyat

Masyarakat Tolaki adalah salah satu masyarakat suku yang hidup di wilayah Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai masyarakat yang bersahaja, kehidupan orang Tolaki inheren dengan sumberdaya hutan. Kompleksitas hutan menurut pandangan orang Tolaki meliputi nilai ekonomi, nilai budaya maupun nilai religi. Masyarakat Tolaki juga mengenal konsep hutan keramat, yakni tetumbuhan tertentu yang m…

Mukim Masa ke Masa

Dalam buku ini dipaparkan perjalanan mukim dan gampông beserta lembaga-lembaga adat tingkat bawah lainnya di Aceh. Pengekposisian yang dipaparkan penulis buku ini sangat patut mendapat acungan jempol. Penulis tidak hanya melihat dengan kacamata pribadi dan Aceh semata, tetapi juga sekilas mencoba membandingkannnya dengan kearifan masyarakat bukan Aceh. Kita yang membaca buku ini seolah diajak …

Hatta : jejak yang melampaui zaman

Jika masih hidup, dan diminta melukiskan situasi sekarang, Mohammad Hatta hanya perlu mencetak ulang tulisannya yang terbit pada 1962: "Pembangunan tak berjalan sebagaimana semestinya.... Perkembangan demokrasi pun telantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah". Demokrasi dapat berjalan baik, menurut Hatta, jika ad…

Hutan Rakyat : sosial ekonomi dan pemasaran

Kajian hutan rakyat yang dihasilkan dalam buku ini sebenarnya mengetengahkan gambaran lain dari upaya masyarakat untuk melakukan bisnis sumberdaya alam, tetapi sekaligus menjaga alam tersebut secara bijaksana. Sistem pengelolaan sumberdaya alam hutan oleh rakyat pedesaan tidak terkesan eksploitatif karena mereka memiliki hati nurani dan memiliki empati yang besar atas sumberdaya alam, masyaraka…

Land Reform : dari masa ke masa

Land reform, yakni legislasi yang mewujudkan prinsip tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan nasional Indonesia paska-kolonial (1945-2009). Buku ini menganalisis apa saja dan bagaimana kekuatan-kekuatan pro versus anti-land reform itu bekerja, kondisi-kondisi yang memungkinkannya timbul-berpengaruh-dan-tenggelam, dan konj…

Lembaga-lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Pasifik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 171 hlm. ; tab. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 BRI l

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Propinsi dalam menyusun RTRW Propinsi.