Kehutanan Masyarakat Pengalaman dari Lapangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021979907

Deskripsi Fisik

, 163 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 KEH

Kajian Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hukum Adat Desa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 KAJ

Opini Hukum Peraturan Menteri Nomor P.21/Menlhk-Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang H…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 15 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 AGU o

Jurnal Kehutanan Masyarakat : status kehutanan masyarakat di Indonesia

Edisi

Vol.3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Jurnal Kehutanan Masyarakat : status kehutanan masyarakat di Indonesia Vol. 3

No. Panggil

634.92 JUR

Policy Paper Rekonfigurasi Hutan Jawa : sebuah peta jalan usulan CSO

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.95 POL

Pumonean : jawaban pelestarian hutan dari Mentawai

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.95 OCH p

Peran Lembaga Dalam Advokasi Hutan Adat

Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan adat. Diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil ma…

Alone Facing The Changing Climate : petition of the people's chamber of the N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829182

Deskripsi Fisik

, 36 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 ALO

Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : sebuah studi mendalam di Provinsi Kali…

Laporan ini memotret kesenjangan dalam hal pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan dengan fokus pada dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kerja-kerja yang dilakukan Jaringan ini untuk membenahi tata kelola kehutanan di Indonesia sejalan dengan apa yang selama ini Dewan Kehutanan Nasional lakukan.

Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…