Law, Jurisprudence and Human Rights in Asia

Decades of human rights standard-setting in the United Nations (UN) have not countered the misconception of human rights as “alien” or “abstract” ideas. A three-country survey of human rights awareness of Asian students found that teen-age students had a sense of what human rights meant but could not say exactly what they were.1 Some Asian governments portray the idea of human rights as…

Konflik atau Persetujuan? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi…

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah

Buku ini membahas tentang pedoman (guidelines) dalam perancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Demi Keadilan : catatan 15 tahun Elsam memperjuangkan HAM

Buku ini sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah biografi ELSAM. Secara umum, buku ini tidak berkisah tentang pergaulan "batin" ELSAM tapi lebih menyorot pada beberapa gagasan-gagasan, program-program dan agenda besar yang diusung ELSAM, yang secara dignifikan berkontribusi pada perkembangan demokrasi, penegakan keadilan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pak Tandyo, The Last Samurai : kumpulan tulisan dari para sahabat dan kolega …

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA adalah seorang intelektual sekaligus pejuang hak asasi manusia yang dikenal memiliki visi dan komitmen yang tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial. Lahir di Madiun 19 November 1932 dari pasangan Soekandar Wignjosoebroto (1902-1988) dan Siti Nardiah (1913-2003), Pak Tandyo menikah dengan Asminingsih (1941-2005), dan dikaruniai tiga putri, yaitu Sawitri D…

Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+ : prinsip dan pendekatan untuk …

"Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Status hukumnya telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008. Berasal d…

Posisi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Terhadap Kehutanan Indonesia : isu poko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 40 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5 POS

Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia

Setelah lebih dari satu dekade pelatihan, penelitian dan pertemuan-pertemuan dengan para pembela HAM dan pihak lain yang terlibat dalam perlindungan para pembela HAM, kami di Perlindungan International telah memutuskan untuk memperbaharui penghargaan kami terhadap para pembela HAM dan sekali lagi mengikutsertakan kontribusi mereka ke dalam buku pedoman perlindungan baru ini yang ditulis dengan,…

Beyond Carbon : rights - based safeguard principles in law

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 44 p. : ill. : tab. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BEY

Laporan Pelanggaran HAM Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) Propinsi Riau

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan utama Hak Asasi Manusia, antara lain ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005, ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005, CERD diratifikasi oleh UU No 29 Tahun 1999. Indonesia juga menyatakan persetujuan atas beberapa hukum internasional yang sifatnya "lunak" tetapi sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang memayungi HAM di Indonesia. Deklarasi PBB tentan…