Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829625

Deskripsi Fisik

, 53 p. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 EMI R

Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi kasus keb…

Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…

Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat : mengembalikan hu…

Ada yang berpandangan bahwa hokum adalah Camat, Polisi dan lainnya. Ada juga yang melihat hokum sebagai dokumen peraturan yang hanya bisa menjadi konsumsi dan alat bagi segelintir professional juga pemegang kuasa tertentu. Karena konstruksinya hanya berdasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan hukum negara, menyebabkan pengasingan pengetahaun akan hukum-hukum local yang dimiliki oleh kom…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Untuk Rakyat atau Korporat? : laporan pemetaan sosial pengelolaan gambut oleh…

Krisis ekologi dan social dalam lahan gambut berdasarkan analisi yang dilakukan Koalisi Geodata-CSO tahun 2016 menujukkan bahwa bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak terjadi dalam konsesi hutan tanaman industry dan perkebunan sawit yang berada di atas lahan gambut. Sehingga berkontribusi besar terhadap kerusakan gambut, karena melakukan pembukaan dan pembersihan lahan deng…

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…