Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.
Institusi pembentuk peraturan tentu saja menjadi elemen penting dalam mendorong proses pembentukan undang-undang. Namun pembentukan undang-undang yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan peran masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang atas berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dorongan dari masyarakat sipil perlu diberi ruang dan di…
Sumber daya hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai negara dan perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan: desentralisasi dan demokrasi, konfl ik dan ketidakadilan, pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan dan kerentanan. Permasalahan kehutanan merupakan titik tolak dari semua permasalahan tersebut. Mengapa Hutan? Masyarakat global peduli akan hutan Indonesia karena perannya yang penting secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi pertumbuhan yang be…
Dimensi pemikirannya sangat luas, bukan hanya keilmuan hukum lingkungan, tetapi juga pendidikan, hak asasi manusia, dan kebudayaan. Untuk itulah buku yang anda pegang sekarang ini lahir. Buku ini untuk menyusun kembali gagasan Prof. Koesnadi mengenai berbagai bidang. Luasnya cakupan gagasan rasanya tidak cukup hanya terbit dalam satu buku. Namun paling tidak buku ini hendak menghilangkan sediki…
Dalam laporan ini, berisikan persoalan agenda rangkap untuk meningkatkan peran hutan dalam adaptasi: membantu hutan bertahan terhadap datangnya badai perubahan iklim dan mengelola hutan sedemikian rupa agar memungkinkan orang-orang yang tergantung pada hutan dan masyarakat secara umum dapat berlindung terhadap perubahan yang akan datang. Mereka menyebut pendekatan ini sebaga…
Telah beruarat berakar pengajaran Hukum Agraria di Indonesia direduksi hanya sekadar hukum tanah. Sejatinya, ini adalah bidang studi hukum yang luas. Bila mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan mengenai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas …