Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…
Proyek ini merupakan bagian penting dari MP3 dalam upaya program bantuan pemerintah Inggris ini untuk "mendukung penguatan tata laksana kehutanan, pengembangan kewirausahaan kehutanan berbasis masyarakat, serta produksi produk kayu yang secara legal bisa diterima oleh pasar domestik dan ekspor." Keluaran yang diharapkan dari MFP3 adalah "usaha kehutanan berbasis komunitas yang efektif dari aspe…
Studi ini menggambarkan profil konflik sektor kehutanan di Indonesia mulai tahun 1997 sampai dengan Juni 2003 berdasarkan artikel-artikel koran nasional dan provinsi serta enam studi lapangan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa konflik meningkat paling tajam pada tahun 2000 selama masa transisi menuju era desentralisasi. Pada umumnya frekuensi konflik dalam masa…
Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.
Buku Penegakan Hukum Atas Kejahatan Kehutanan: Data Kasus Kejahatan Kehutanan dari Provinsi Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Tahun 2007-2008 ini, merupakan salah satu keluaran yang dihasilkan dari Program "Memperkuat Upaya Para Pihak Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kejahatan Penebangan Kayu llegal Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia". Program ini terselenggara berkat kerja…
Setiap kebijakan yang mematikan usaha di sektor kehutanan dapat berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya karena keterkaitan (linkages) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan penurunan emisi karbon melalui skema REDD atau skema perdagangan karbon lainnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, mekanisme p…
Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…
Penelitian tentang sistem perizinan terpadu di sektor kehutanan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang digagas oleh Indonesian Center For Environemental Law (ICEL) dengan dukungan The Partnership for Governance Reform in Indonesia / Kemitraan. Program ini dilakukan dengan metode piloting di Kalimantan Tengah. Salah satu pertimbangan pemilihan Kalimantan Tengah karena provinsi tersebu…