Mobile People, Mobile Law : expanding legal relations in a contracting world

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 332 p. ; 24cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 MOB

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara - Jilid 1

Pasca perubahan UUD 1945, Ilmu Hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Proses pelaksanaan norma-norma dasar dalam UUD 1945 dalam praktik membutuhkan wawasan dan medan pengalaman. Buku ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk mempelajari ilmu hukum tata negara. Buku ini terdiri dari Jiliid I dan Jilid 2 yang merupakan satu kesatuan naskah.

Alternative Dispute Resolution : konstruksi penyelesaian masalah dan sengketa…

Buku ini menyelenggarakan proses penyelesaian masalah dan atau sengeketa melalui model-model dan mekanisme Alternative Dispute Resolution yang dapat dilakukan dan diterapkan dalam proses interaksi kekeluargaan, bisnis, maupun birokat sesuai perkembangan zaman dan tuntunan globalisasi.

Pelik-Pelik Berperkara : setetes air dalam samudera penegakan hukum

Buku ini merupakan himpunan tanya jawab penulis dengan pembaca dari harian "Jayakarta" dan tabloid mingguan "Wanita Indonesia" dimana penulis menjadi pengasuh masalah di bidang hukum (1958-1996). Masalah hukum yang dibahas amat beragam, dalam tulisan ini dikelompokkan kedalam beberapa bagian, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Memahami Untuk Membasmi : panduan untuk memahami tindak pidana korupsi

Buku ini menceritakan panduan untuk memahami tindak pidana korupsi.

Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP : positioning paper advokasi …

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang termuat di dalam RUU KUHP sudah memiliki rumusan unsur-unsur yang lebih rinci dan jelas.

Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP : position paper advokasi RUU KUHP s…

Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP

Hukum Laut Nasional : himpunan peraturan perundang-undangan kemaritiman

Buku ini menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kemaritiman di bidang Hukum Laut Nasional, meliputi : lingkungan maritim Indonesia, pelayaran nasional, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, perikanan di laut, hingga perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara kita dengan negara-negara tetangga soal perbatasan.

Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban P…

Rangkaian kajian kesalahan pidana dalam pertanggungjawaban Pidana dalam buku ini ditutup dengan penerapan dan perkembangan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hukumnya.

Sistem Hukum Jawa Abad ke-18

Hukum Jawa yang lahir sebagai akibat Perjanjian Giyanti, dan kemudian juga Perjanjian Salatiga, merupakan satu-satunya hukum tertulis yang pernah dimiliki masyarakat Jawa masa lalu dan diberlakukan dalam rangka mengatisipasi perubahan dalam masyarakat.